01
Jun
09

  1. A. IDENTITAS BUKU

Judul                    : Japanese Foreign policy at the Crossroads

Penulis                  : Yutaka Kawashima

Penerbit                : Brooklings Institution Press

Tahun Terbit         : 2003

Tempat Terbit       : Washington, D.C.

Tebal Buku           : 177 halaman

  1. B. ISI BUKU

v Tujuan Penulisan

Penulisan buku ini terinspirasi setelah Yutaka Kawashima mengajar kursus “Decisionmaking in Japanese Foreign Policy” bekerja sama dengan Ezra Vogel di Kennedy School of Government di Universitas Harvard. Disana ia menemukan bahwa, persediaan materi dalam bahasa Inggris tentang evolusi kebijakan luar negeri Jepang sejak akhir perang dingin sangat kurang. Hal inilah yang mendasarinya untuk menulis buku ini. Selain itu, penulisan buku ini juga bertujuan untuk menjelaskan evolusi kebijakan luar negeri Jepang pada era pasca perang dengan memfokuskan pada periode sejak 1990.

v Sinopsis

Dalam buku Japanese Foreign Policy ini, Yutaka Kawashima memaparkan berbagai kebijakan luar negeri Jepang sejak pasca perang dingin serta menilai tantangan-tantangan yang dihadapi, meliput konflik di Semenanjung Korea, masa depan aliansi Amerika Serikat-Jepang, pengaturan hubungan Jepang-Cina, dan hubungan Jepang dengan Asia Tenggara, dan sebagainya. Hal ini dipaparkan di dalam tiap bab dalam buku ini, seperti:

Di bab pertama, dituliskan tentang serangkaian skandal yang menyangkut penipuan telah meledak di kementrian luar negeri Jepang sejak 2001 yang telah membawa dampak yang sangat buruk bagi dasar kebijakan luar negeri Jepang yang mungkin juga akan kehilangan kepercayaannya dan akan menjadi pemandangan yang skeptis atau penuh penghinaan.

Dalam penentuan parameter kebijakan luar negeri Jepang terdapat dua golongan yang saling berebut yaitu, golongan yang mendukung penyetaraan Jepang dengan negara barat dan golongan yang mengharapkan mempertahankan identitas Jepang sebagai negara Asia.

Di bab kedua, disebutkan bahwa dalam hubungan keamanan Jepang-AS pada pasca PD II, kedua negara ini masih bersiteru namun seiring dengan munculnya internasionalisasi. Jepang mulai membuka hubungan dengan Amerika Serikat. Jepang menyuplai Amerika dengan jumlah barang yang sangat esensial untuk memimpin perang. Tetapi terpisah dari keuntungan ekonomi tersebut, perang memperkuat posisi perdana menteri untuk memperkuat posisinya dalam negosiasi untuk mengakhiri pendudukan melalui usaha perdamaian dengan pihak aliansi.

Sayap kiri berpendapat bahwa Jepang tidak boleh melakukan usaha perdamaian dengan kekuatan aliansi sampai seluruh kekuatan baik itu Uni Soviet dan Cina melakukan  perundingan. Hal ini digambarkan sebagai sebuah usaha “perdamaian dengan perangkulan” daripada “perdamaian pemisahan” dengan Amerika. Apabila Jepang tetap berada di pihak Amerika pada perang dingin ini akan membuat Jepang menjadi musuh blok komunis yang  dianggap membahayakan Jepang.

Di bab ketiga, dijelaskan hubungan antara Jepang dan Amerika Serika setelah PD II lebih banyak di dominasi tentang hubungan keamanan, dimana tercipta hubungan yang baik antara para sekutu dan pada bidang perekonomian, dimana hal tersebut memberikan ketidak setujuan dengan masalah yang ada, selama masih ada dampak pada sektor yang terkena di barbagai negara yang memberikan masalah perekonomian pada negara tersebut.

Keseriusan tentang perdagangan antara dua negara ini adalah kunci dari perdagangan global. Hal yang mempertahankan Amerika Serikat sejak tahun 1970 ialah bahwa hal” yang ruwet dari tindakan” Jepang dan jaringan korporasi seperti “keiretsu” memblok Negara” lain kedalam pasar Jepang. Pendapat yang menyatakan bahwa keseimbangan perdagangan besar akan tidak terwujud jika pasar Jepang lebih membuka diri terhadap produk Amerika Serikat. Hal tersebut seolah-olah menjadi bukti nyata atas perilaku Jepang yang tidak adil.

Ada 3 tipe dari pergeseran perdagangan. Pertama berhubugan dengan penetrasi dari pasar” dengan produk Jepang. Amerika Serikat membuat kesepakatan dengan meminta Jepang menandatangani berkas pengendalian ekspor. Yang kedua berhubungan dengan kesulitan untuk menawarkan produk. Amerika Serikat juga meminta perubahan regulasi sistem untuk mengizinkan akses barang dan pelayanan Amerika Serikat ke Jepang. Yang ketiga berhubungan dengan kebijakan makro ekonomi. Aspek makro sering menjadi subjek negosiasi, dilihat dari kecemasan dari kedua pihak, tentang keseimbangan tidak akan pernah terwujud kecuali dari mereka sendiri.

Di bab empat, dijelaskan keterkaitan sejarah antara Jepang dan Korea, dimana Jepang telah menginvasi Korea yang dijadikan batu loncatan orang Mongol untuk masuk ke Jepang, terpecahnya Semenanjung Korea menjadi dua bagian utara di bawah Uni Soviet menjadi Korea Utara dan bagian Selatan di bawah Amerika Serikat menjadi Korea Selatan, sampai hubungan kerja sama yang terjalin antara Jepang dan Korea Selatan serta Korea Utara.

Di bab lima, dipaparkan hubungan Jepang dan Cina yang mulai normal mendapat respons positif dari rakyat Jepang, namun setelah peristiwa protes di Tiananmen yang menewaskan ribuan demonstran. Dalam perkembangan selanjutnya fokus hubungan kedua negara ini adalah kasus Taiwan yang ingin memerdekakan diri, Jepang memberikan bantuan yang sangat penting dalam memelihara perdamaian di Selat Taiwan. Dalam bab ini juga dibahas proses demokratisasi di Cina dan perubahan yang dilakukan Cina untuk menyesuaikan diri dengan perkembangan globalisasi dan perekonomian internasional.

Dijelaskan juga betapa menakjubkan untuk diteliti yaitu saat saling ketergantungan ekonomi Jepang dan Cina diperdalam dan diperluas, rasa nasionalisme di setiap negara sering menunjukkan dirinya dalam bentuk sikap negatif terhadap lainnya. Hal ini sangat tidak menguntungkan, untuk keduanya. Lagi pula kemungkinan permusuhan di Selat Taiwan dimana pangkalan angkatan AS di Jepang menggunakan aksi militer melawan Cina secara berkelanjutan untuk menghantui Jepang.

Hal ini yang terpenting, oleh karena itu, untuk keduanya, Jepang dan Cina, untuk mendekatkan berbagai tantangan bersama dan masalah dengan perdamaian firma bahwa mereka memiliki andil penting yang sangat besar dalam bekerja bersama dan untuk memutuskan bahwa hubungan mereka tidak akan diizinkan untuk menyimpang kepada permusuhan karena kegagalan dalam mengatur nasionalisme mereka.

Di bab enam, pada intinya ditunjukkan bahwa dalam menjalin hubungan dengan negara di Asia Tenggara, Jepang pada umumnya menggunakan kebijakan yang berbentuk pemberian bantuan dana ekonomi dan pembangunan melalui ADB dan ODA untuk memperluas jaringan perdagangan dan invasinya. Selain itu, Jepang juga aktif melakukan usaha perdamaian di daerah konflik misalnya konflik Vietnam-Kamboja. Namun pada pertengahan tahun 1990-an isu kebijakan luar negeri Jepang lebih menfokuskan pada kasus hak asasi manusia dan krisis ekonomi yang melanda Asia Tenggara pada tahun 1997, serta krisis politik di Indonesia.

Dalam bab tujuh, dipaparkan bahwa pasca perang dingin, Jepang terus menerus tertarik dengan integrasi regional di Eropa, salah satunya adalah usaha dari negara-negara Eropa untuk bergabung dengan Uni Eropa untuk mengatur sistem ekonomi dan pemerintahan dan sistem demokratisasi yang dimiliki oleh negara-negara Eropa, hal ini yang mendasari hubungan Jepang-Eropa bukan hanya dalam politik namun juga dalam aspek lainnya.

Dalam bab terakhir dapat disimpulkan bahwa di Jepang terdapat beberapa perlawanan terhadap keputusan pemerintah mengenai kedudukan tetap Jepang dalam Dewan Keamanan. Karena dalam undang-undang dilarang menggunakan kekuatan kecuali hak dalam pertahanan diri sendiri, anggota tetap Jepang dalam dewan, yang dipercayakan kekuasaan mengesahkan perang betul-betul tidak pantas untuk dipertimbangkan.

v Penilaian Kualitas Buku

Adapun yang menjadi kekurangan atau kelemahan serta kelebihan atau keunggulan dari buku Japanese Foreign Policy at the Croosrads yang ditulis oleh Yutaka Kawashima adalah  sebagai berikut, yang bisa digunakan sebagai landasan untuk melihat apa yang perlu diperhatikan dalam menetukan buku bacaan selanjutnya.

Secara umum buku ini bisa dikategorikan bagus karena memberikan informasi seputar pengambilan kebijakan luar negeri Jepang dan bagaimana posisi dan sikap Jepang dalam mengatasi fenomena-fenomena internasional yang dihadapi seperti perang di berbagai negara, globalisasi, dan perang ideologi. Selain itu, dalam menjelaskan kebijakan luar negeri Jepang penulis menyertakan peristiwa yang memang pernah terjadi, jadi pendapat yang diberikan bukan hanya sekedar teori yang akan dipraktekkan namun, merupakan suatu tindakan yang sudah dilaksanakan.

Dalam menilai kebijakan luar negeri Jepang yang dilaksanakan, penulis terkadang membandingkan dengan kebijakan luar negeri yang diterapkan negara lain dalam peristiwa yang sama. Sehingga kita sebagai pembaca dapat membandingkan kedua kebijakan luar negeri tersebut dan menilai mana yang lebih tepat atau cocok dalam meenyelesaikan massalah tersebut.

Dari buku ini juga, para pembaca yang berasal dari golongan pembuat kebijakan dari negara lain atau dari Jepang sendiri, dapat menjadikannya sebagai sebuah referensi sehingga tidak mengulang kesalahan yang sama dalam menentukan kebijakan luar negeri yang diterapkan. Selain itu, judul buku ini menarik para pembaca untuk mengetahui lebih lanjut tentang isi buku ini karena judul buku ini akan menimbulkan pertanyaan-pertanyaan dalam benak pembaca pada saat pertama melihat buku ini.

Namun, dalam penulisan buku ini terdapat beberapa istilah yang hanya dimengerti oleh orang-orang yang berkecimpung di dunia politik baik mahasiswa, dosen, maupun pelaku politik itu sendiri sehingga bagi orang awam yang membaca buku ini akan menemukan beberapa kesulitan dalam mengerti uraian yang dipaparkan penulis. Selain itu, dalam menyampaikan inti dari tiap bab atau sub bab, penulis berputar-putar dulu dalam artian tidak to do point walaupun yang dibahas itu sekitar hal yang berhubungan dengan negara yang dimaksud.

Hal lain yang menjadi kekurangan buku ini bahwa sudut pandang yang digunakan adalah sudut pandang penulis sebagai orang Jepang apalagi penulis merupakan salah satu penentu kebijakan luar negeri Jepang pada periode 1999 sampai 2001 sehingga sedikit banyak pasti mempengaruhi penilainnya dalam menilai kebijakan tersebut. Dalam buku ini penulis menggunakan level analisis individualisme yakni berdasarkan pengalaman dari penulis meskipun ada beberapa reverensi yang dia gunakan sebagai landasan penulisan buku tersebut.

Selain itu penulis juga tidak memaparkan kebijakan luar negeri Jepang setelah masa jabatannya, meskipun memang difokuskan pada masa itu, tapi jika penulis mamaparkan perbandingan antara pengambilan kebijakan pada masa lampau dengan masa sekarang yang sudah mendapat pengaruh dari berbagai pihak, maka akan lebih menarik untuk dibaca. Dalam teori penulisan buku ini penulis hanya menggunakan dua kerangka pendekatan teori yang dimana dalam ilmu hubungan internasional sendiri dalam memandang sebuah masalah apalagi masala politik yang berkaitan dengan negara-negara haruslah memakai beberapa teori analisis paradigma yakni, realis, idealis, oluralis, feminism, kebudayaan, marxisme dan lainnya. Akan tetapi dalam penulisan buku ini hanya menggunakan dua buah teori yakni realis dan idealis.

Dalam pemasaran buku ini terdapat peluang yang cukup besar karena di zaman sekarang ini perhatian dunia beralih ke Asia apalagi Jepang, sehingga minat masyarakat untuk mengetahui banyak hal tentang Jepang akan mendorong mereka untuk membaca buku ini. Apalagi bagi orang yang memperdalam studinya pada politik luar negeri Asia, buku ini sangat penting untuk dibaca. Hal lain yang mempertinggi peluang buku ini laris dipasaran jika dibanding dengan buku yang lain adalah dari latar belakang penulis yang bisa dikatakan memang berkompeten dalam menulis buku tentang kebijakan luar negeri Jepang sehingga apa yang dipaparkan dalam buku ini akan lebih dipercaya.

Ancaman yang dihadapi dalam pemasaran buku ini lebih ke persaingan dengan buku-buku baru yang terbit yang memiliki contoh kasus yang lebih up to date dan dalam pasar internasional penjualan buku ini akan terkendala pada bahasa yang digunakan (English) sehingga orang yang kurang fasih berbahasa Inggris akan lebih dominan untuk mencari buku lain yang relevan dengan materi yang dibahas dalam buku ini. Selain itu cover  dari buku ini kurang menarik perhatian pembaca untuk membeli buku ini. Selain itu bagi kalangan mahasiswa atau pelajar lainnya, buku ini tergolong cukup mahal karena harganya yang tergolong mahal dan tidak terjangkau untuk ukuran kantong mahasiswa ataupun pelajar lainnya. Pengedaran buku ini terbatas sehingga agak sulit ditemukan di toko-toko buku khususnya di Indonesia.

  1. C. Bahasa

Penulisan dalam buku ini menggunakan bentuk past tenses karena dominan menjelaskan peristiwa-peristiwa yang telah lampau. Dalam penyajiannya penulis menggunakan bentuk eksposisi dari segi pilihan kata dan kalimat yang digunakan penulis memilih kata-kata yang agak sulit untuk dimengerti bagi orang awam yang memiliki pengetahuan yang terbatas mengenai politik.

  1. D. Organisasi

Buku ini cukup tersusun sistematis meskipun terkadang ada bagian yang masih loncat-loncat, hal ini dapat dilihat dari judul tiap bab yang disusun berdasarkan hubungan paling penting bagi Jepang, dimulai dari hubungan dengan Amerika Serikat sampai usaha perdamaian dunia. Pendapat-pendapat yang diungkapkan pun dapat diterima dengan mudah karena disertai bukti-bukti yang konkrit seperti kebijakan yang di ambil Jepang dalam menghadapi peristiwa di masa lalu. Terdapat kepaduan antara bab yang satu dengan lainnya  dan antara sub-sub bab.

  1. E. Sasaran

Buku ini direkomendasikan untuk dibaca oleh para mahasiswa dan dosen, khususnya mahasiswa yang belajar tentang politik dan hubungan luar negeri antarnegara sebagai salah satu referensi, tapi buku ini juga dapat dibaca oleh kalangan lain yang berminat dalam bidang politik untuk menambah wawasan karena dalam buku ini terdapat hal-hal yang menarik namun kurang diketahui secara umum.

  1. F. Pengarang

Yutaka Kawashima, menjabat sebagai wakil menteri luar negeri Jepang dari tahun 1999 sampai 2001. Ia menjabat sebagai duta besar untuk Israel dari tahun 1997 sampai 1999. Setelah pension, dia melakukan penelitian sebagai pembeda dalam kunjungannya ke Brooklings Institution Center untuk studi kebijakan Asia Timur Laut, dan mengajar di John F. Kennedy School of Government, Harvard University. Dia secara luas dihormati di kalangan kebijakan internasional dan telah melayani di Asia, Eropa, dan Amerika Serikat.

Dengan mengetahui prestasi-prestasinya, dapat dikatakan bahwa Yutaka Kawashima memang pantas menulis buku tentang kebijakan luar negeri Jepang ini, dapat dilihat dalam isi buku ini yaitu hampir semua peristiwa yang dibahas, berlangsung pada masa jabatannya sebagai wakil menteri luar negeri Jepang, jadi dapat dikatakan dia tahu secara pasti kejadian sebenarnya dari peristiwa tersebut.

01
Jun
09

DIBALIK DINAMISNYA HUBUNGAN INTERNASIONAL

DIBALIK DINAMISNYA HUBUNGAN INTERNASIONAL

Kode Buku                 : RR.SP0013

Judul                           : Pengantar Ilmu Hubungan Internasional

Pengarang                   : Anak Agung Banyu Perwira

Tahun                          : 2005

Dimensi                       : HVS 60 GR, 16 X 24 cm, 172 Hlm + Vii

ISBN                           : 979-692-384-X

Harga buku                 : 26.000,00

Perkembangan Ilmu Hubungan Internasional di Indonesia dalam satu dekade terakhir berkembang pesat, yang ditandai banyaknya perguruan tinggi negeri maupun swasta yang memiliki jurusan tersebut. Tetapi, buku bacaan mengenai ilmu ini dalam bahasa Indonesia masih terbatas. Dilandasi kenyataan itulah, Dr. Yanyan Mohammad Yani menuangkan berbagai gagasan yang terkait dengan ilmu tersebut melalui buku pengantar.

Buku ini terutama ditujukan bagi mahasiswa semester awal atau tahun pertama jurusan ilmu hubungan internasional. Maka, buku berjudul Pengantar Ilmu Hubungan Internasional itu membahasa pemahaman dasar tentang apa yang dimaksud dengan disiplin ilmu tersebut. Juga, tentang perlunya mempelajari ilmu ini dan pentingnya disiplin ilmu itu dalam kehidupan sosial kemasyarakat di lingkup internasional. Dengan tebal 172 halaman, buku tersebut membahas pula konsep dasar, pendekatan utama, dan subdisiplin ilmu hubungan internasional.

Terdiri atas delapan bab, Bab 1 buku ini menitikberatkan hubungan internasional sebagai kajian yang merupakan konsep awal pembentukan hubungan internasional sampai sekarang digunakan dalam ilmu pengetahuan.

Suatu kajian pokok hubungan internasional ialah politik internasional yang mengkaji segala bentuk perjuangan dalam memperjuangkan kekuasaan dan kepentingan. Mengenai hal itu dikupas dalam bab 2.

Khusus menyangkut politik luar negeri sebagai kebijakan suatu negara terhadap negara lain dalam mencapai kepentingan tertentu, diuraikan dalam bab 3.

Sedangkan dalam bab 4 buku tersebut disinggung ekonomi-politik internasional yang menjadi kajian dalam studi hubungan inetrnasional. Secara umum, studi ini mempelajari hubungan ekonomi internasional dan politik internasional sebagai akibat berkembangnya berbagai persoalan dalam sistem internasional.

Tidak hanya masalah ekonomi-politik internasional yang menjadi suatu kajian. Kajian utama dalam hubungan internasional, yaitu organisasi internasional, dibicarakan secara lengkap dalam bab 5.

Dalam kaitannya dengan konsep dalam hubungan internasional, bab 6 memfokuskan konsep regionalisme oleh praktisi maupun akademisi ilmu tersebut. Konsep ini sejalan dengan perubahan mendasar yang terjadi dalam hubungan internasional.

Melangkah ke bab 7, topiknya soal keamanan internasional, yang memang telah dikaji sejak lama dalam studi hubungan internasional. Isinya, antara lain definisi keamanan pascaperang dingin mencakup persoalan ekonomi, pembangunan, lingkungan, hak asasi manusia, demokratisasi, konflik etnik, dan berbagai problem sosial lainnya.

Terakhir, pada bab 8, dipaparkan beragam isu global yang kontemporer, ditandai dengan semakin meningkatnya hubungan saling ketergantungan antarnegara.

Buku yang memberikan penjelasan soal konsep dasar dan umum disiplin ilmu hubungan internasional itu juga memperlihatkan keterkaitan perkembangan faktual masa kini, baik dalam lingkup nasional, regional, maupun global.

Dengan demikian, buku tersebut amat penting dijadikan referensi bagi mahasiswa yang sedang menjalani studi hubungan internasional. Juga, siapa pun yang berminarSSS terhadap ilmu ini.

01
Jun
09

PERAN DAN MANFAAT WTO BAGI KEPENTINGAN PEMBANGUNAN INDONESIA

PERAN DAN MANFAAT WTO BAGI KEPENTINGAN PEMBANGUNAN INDONESIA

Tujuan wto: 1. mendorong lebih terbukanya perdaganfan dunia, 2. menciptakan rangkayan aturan dan orinsio guna mengatur perdagangan internasional, 3. menyusun kewajiban anggotanya untuk menjamin nerjalannya system internasional yang non diskriminatif, 4. menyediakan forum untuk membicarakan isu-isu perdagangan unternasional, 5. menyediakan mekanisme penyelesaian sengketa perdagangan internasional 10 keuntungan wto 1. dalam perdaganfan multilateral wtomendorong terciptanya perdamaian, 2. persengketaan antar Negara diatasi secara konstruktif, 3. peraturan yang seragam akan memudahkan perdagangan antar Negara, 4. sistem perdagangan lebih baik mendorong pengurangan tariff dan hambatan dagangnon tarif srhingga biaya gidup lebih murah, 5. memberikan banyak pilihan atau produk dengan kualitas berbeda untuk kosumen, 6. Meningkatkan pendapatan, 7. mendorong pertumbuhan ekonomi, 8. mendorong perdagan berjalan lebih efisien , 9. negara – Negara anggota WTO akan terlindung dari praktek – praktek persaigan dengan antar Negara yang tidak sehat, 10. mendorong terciptanya pemerintahan yang bersih. World Trade Organization adalah……………  Dasar legal dari intitusional dari system perdagagan multilateral.  Berdiri pada tanggal 1 januari 1995  Memiliki 147 negara anggota dari 30 negara observer ( per april 2004)  Total perdagangan anggoatanya pada tahun 2000 tercatat senilai US$ 11.370,1 Milyar dan mencangkup 89 % total perdagangan dunia.  Persetujuan perdagangan dalam satu paket ( single undertaking)  Forum negosiasi persetujuan – persetujuan perdagangan dengan hasil yang bersifat permanen dan meningkatkan seluruh anggota Prinsip – prinsip utama utama WTO  Non – idskriminasi : Fair trade ( memberi perlakuan yang sama pada orang lain ): 1. MFN (most favoured nation) 2. National treatment  Pasar bebas : pedagangan yang terbuka melalui negosiasi  Akses pasar yang terdapat diperkirakan (predictable) melalui mekanisme meningkat (bilding)  Transparansi : melalui keterbukaan kebijakan kepada publik 1. Transparansi internal 2. Transparansi eksternal. Kewajiban anggota WTO Menyesuaikan peraturan – peraturan perdagangannya dengan aturan WTO Motifasi tiap – tiap aturan kepada WTO Memberikan konstribusi kepada WTO yang besarnya didasarkan pada prosentasi trade share atau andil anggota dalam perdagangan internasional. Manfaat WTO bagi Indonesia  Menghindari tindakan unilateral Negara kuat  Prosedur penyelesaian sengketa memungkinkan Indonesia memperkarakan praktek yang tidak sesuai dengan persetujuan WTO , walaupun dilakukan oleh Negara kuat  Liberalisasi perdagangan yang dipromosikan WTO membuka peluang produk eskpor Indonesia untuk mengases para asing  Menciptakan aturan main yang jelas dalam praktek dalam perdagangan internasional  Perlakuan khusus yang berbeda bagi Indonesia sebagai Negara berkembang yang memungkinkan penyelesuaian dalam industry dalam negri  Ada transparansi peraturan Doha Development Agends (DDA) • DDA merupakan kendaraan bagi Negara berkembang untuk lebih memperjuangkan kepentingan utamanya dalam system perdagangan multilateral • DDA meliputi lima isu yaitu isu akses pasar produk non-pertanian (NAMA); isu non- tariff barier; isu bidang jasa; Singapore issue; isu implenentasi, isu S & D dan penbangunan; serta isu TRIPs; • Dalam kaitan ini, maka sosialisasi guna menyampaikan perkembangan WTO sekaligus mendapatkan masukan dari para stakeholders di daerah merupakan perwujudan perjuangan kepentingan Indonesia sebagai Negara berkembang Dasar hukum  Ratifikasi UU NO. 7/ 1994 tentang pengesahan agreement establishing the world trade organization  TAP MPR NO.IV/ MPR /1999 menberikan rujukan kepada departemen luar negri untuk mencapai sasaran a.l. sebagai berikut : 1 . ikut serta dalam perjanjian internasional dan peningkatan kerjasama untuk kepentingan rakyat Indonesia. 2.meningkatkan kualitas diplomasi dalam rangka mencapai pemulihan ekonomi yang cepat melalui intensifikasi dalam rangka mencapai pemulihan ekonomi yang cepat melalui intensifikasi kerjasama regional dan internasional 3.mengintesifikasi persiapan Indonesia memasuki era perdagangan bebas, terutama dalam menyonson AFTA, APEC dan WTO  Undang – undang NO.37 tahun 1999 tentang hubunga luar negeri yang mendasari deplu melaksanakan politik luar negeri & menjadi kordinator penyelenggaraan politik luar negeri. Dengan dasar ini, deplu telah menentukan kebijakan pelaksanaan pembangunan tahun 2004 yang salah satuhnya adalah pembantu mempercepat pemilihan ekonomi nasional. Bagaimana memanfaatkan WTO ? • Ikut serta dalam perundingan WTO guna memperjuangkan kepentingan Indonesia • Mengetahui kekutan dan kelemahan sector perdagangan Indonesia • Memahami aturan main dan persetujuan yang ada di WTO • Memahami schedule of commitments (tinkat tarif)dan aturan – aturan perdagangan Negara anggota lain (dapat menggunakan situs resmi WTO, mengingat anggota WTO harus menotifikasi aturan – aturan perdagangannya di WTO) Peluang dan kesempatan bagi Indonesia  Keanggotaan Indonesia di forum WTO dapat melindungi industry domestic dari upaya unilateralisme Negara adikuasa.  Perluasaan pasar ke non – tradisional market dengan memanfaatkan kepemimpinan Indonesia diberbagai badan kerjasama antar Negara berkembang (AASROC, G-15, G-77, dll) sebagai alternative, disamping traditional trading partners Kebijakan luar negeri  Perpres NO.7 tahun 2005 tentang rencana pembangunan jangkah menengah (RPJM) 2004 – 2009  Sasaran untuk meningkatkan ekspor non migas investasi, a. l.: • Meningkatkan pertumbuhan ekspor secara bertahap dari sekitar 5,2 persen pada tahun 2005 menjadi sekitar 9,8 persen pada tahun 2009 dengan komposisi produk yang lebih beragam dan kandungan teknologi yang semakin tingg, • Meningkatnya infestasi secara bertahap sehingga peranannya terhadap produk nasional bruto meningkat dari 20,5 persen pada tahun 2004 menjadi 27,4 persen pada tahun 2009 dengan penyebaran yang makin banyak pada kawasan – kawasan diluar jawa, terutama kawasan timur Indonesia.

01
Jun
09

Hello world!

Welcome to WordPress.com. This is your first post. Edit or delete it and start blogging!




Desember 2016
S S R K J S M
« Jun    
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031  

Bulan